uu no 3 2002. 56 tahun 1999 mengenai Rakyat Terlatih Agar bisa mewujudkan kesadaran serta dapat menyatukan konsep pembelaan negara di tengah masyarakat, salah satunya dilakukan melalui penciptaan lagu Mars Bela Negara. uu no 3 2002

Pasal 52 ayat (1) sepanjang frasa “dengan luas paling sedikit 5. 000,00 (dua triliun rupiah). KETENTUAN PENUTUP. Jadi, bentuk keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara menurut UU No. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Provinsi Sulawesi Selatan. 116. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM 53 6. Aji dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun. 20 Tahun 1982, yaitu tentang Pertahanan dan Keamanan Negara yang disempurnakan sekarang dengan UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI. 19 Tahun 1992 tentang Merek UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. com, Jakarta Tok, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meneken Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) di Kalimantan Timur, pada 15 Februari 2022. 2002, TLN NO. Undang-Undang. KETENTUAN PENUTUP. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022. a. Belum Tersedia. Belum Tersedia. UU No. ATAS. NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Dan selanjutnya baru dibentuk UU No. Tanggal 7 Mei 1999, Presiden B. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sepanjang frasa, “. 7 Pasal 1 ayat (1) UU No 3/2002 tentang Pertahanan Negara. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Berdasarkan UU, bela negara pasal 9 ayat (1), UU No. I No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia UU No. (3) Wewenang Pemerintah dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional meliputi: a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. Dokumen ini berisi 17 bab dan 203 pasal yang mencakup berbagai aspek ketenagakerjaan, seperti perlindungan, keselamatan, hubungan industrial, dan. 7, TLN. Created Date: 2/17/2022 5:22:39 PMTNI sebagai alat negara di bidang pertahanan memiliki tugas yang harus diemban. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta hakcipta cipta. Editor Krisiandi. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia3. 3 Tahun 2002 tentang Pertahan Negara. Oleh Mahatma Chryshna Senin, 25 Januari 2021 13:44:58 WIB Senin, 25 Januari 2021 13:46:58 WIB Pemerintahan daerah diatur dengan undang-undang, yaitu. 2. JDIH - Sekretariat Kabinet RINOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. RI. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 13 Th. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 54 7. 8 tahun 2010 ttg. Dalam merespon proses dan substansi pengesahan UU tersebut Tim Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) kembali menyusun kertas kebijakan (policy paper) guna mengkaji sejauhmana ada perubahan dari draft. 5 Tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi Jenewa Tahun 1949 tentang ICRC. 3, LN. Pasal 22 huruf e sepanjang frasa “dan/atau” dan Pasal 22 huruf f , b. Ada beberapa perubahan signifikan dalam norma ketenagakerjaan, diantaranya aturan PKWT, alih daya, penggunaan TKA, mekanisme PHK, hingga sanksi. Pengaturan dalam UU 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi bertujuan melindungi dan menjamin hak dasar warga negara terkait dengan pelindungan diri pribadi, jaminan untuk mendapatkan pelayanan dari Korporasi, Badan Publik, Organisasi Internasional, dan Pemerintah, mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan industri. UU No. 3 tahun 2002. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pengertian bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Mengenai peran warga negara dalam bela negara disebutkan dalam Pasal 9 UU No. Download: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 PDF. Status, Mencabut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mencabut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara. nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona virus disease 2019 (covid-19) dan/atauUU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. 92 -6- 3. UU No. UU yang membahas tentang Bangunan Gedung ini disahkan tanggal 16 Desember 2002 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri, dan mulai berlaku tepat 1 tahun. 1. id, adapun dasar hukum yang mengatur tentang bela negara adalah sebagai berikut: 1. Karena ada perbedaan mekanisme penjatuhan sanksi dan acara. (3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Bandung: Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 79 5. UU No. UU Nomor 3 Tahun 2002. 3 tahun 2002 pasal 9 ayat 2 adalah pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi. Pengertian “anak” ditentukan di dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 000. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiPP no. Bahkan di antara para hakim pun belum ada keseragaman dalam. menggantikan UU No. bahwa. Pasal 44 ayat (1) untuk bagian anak kalimat “… atau terjadi sanggahan”, Pasal 62 ayat (1) dan (2) untuk bagian anak kalimat “…. Pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844. a. Rumusan korupsi pada Pasal 3 UU No. 0. 3. Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. kewajiban ini akan hilang apabila warga negara sedang dihukum oleh negara karena kejahatannya, demikian isi pasal 3 UU No. UU No. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledaknan Bom Bali tanggal 12 Oktober 2002; 3. 3 tahun 2002 mengenai Pertahanan Negara. UU No. Jenderal Gatot Subroto Kav. Undang-undang No 28 Tahun 2000 tentang PP Pengganti UU No 3 Tahun 2000 mengenai Perubahan. Pengertian “anak” ditentukan di dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. UU No. bahwa mineral dan batubara yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan. Sinaga, Apt, MM)*. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, menyatakan;. Mengubah : UU No. 7/2012 Sangat menarik dalam kata kunci UU ini yang mengunakan istilah pengungsi, kata ini muncul di dalam Bab I tentang de nisi istilah. 2004/ No. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara. Hierarki peraturan perundang-undangan pernah diatur dalam TAP MPR Nomor III/MPR/2000. Medan Merdeka Utara No. TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL . 4191, LL SETNEG : 18 HLM. 31 Tahun 1999, pertama kali termuat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b UU No. 15 tahun 2002 yang dirubah dengan uu no. Undang-undang (UU) tentang Tentara Nasional Indonesia. Menyatakan Terdakwa KRES HERMANTO Bin MUHARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 April 2006. Adapun, Pasal 12C Ayat (1) UU Nomor 31/1999 jo UU No. 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang Sementara itu, menurut UU No. UU No. 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Pelayanan Psikologi mengatur bahwa pelaku utama pelayanan psikologi adalah Psikolog Profesi (Psikolog Praktik) – yang sangat kental dengan nuansa psikologi klinis dan/atau psikodiagnosis, maka ini merupakan bentuk ketidakdemokratisan dalam pengaturan profesi psikologi Indonesia. bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan. 5. Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang: Nomor: 17: Tahun:. Undang-undang (UU) NO. Belakangan ini, kekhawatiran di tengah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (“UMKM”) serta masyarakat luas di penjuru negeri semakin meningkat mengenai platform media sosial (“Media Sosial”) yang memfasilitasi. Partisipasi Dalam Usaha Pembelaan Negara. Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 juncto Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (Hinderordonnantie) Mengubah :Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220); Dengan persetujuan bersama : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA : dan : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG. 138 Concerning. Ketika itu, Kejaksaan dan Kepolisian dianggap tidak efektif memberantas tindak pidana korupsi sehingga dianggap pelu adanya lembaga khusus untuk melakukannya. a. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. bahwa pertahanan negara. 2002/ No. Tanpa mampu mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri, suatu negara tidak akan dapat. Sehubungan dengan telah ditetapkanya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berikut disampaikan UU. 42, LN. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara Dokumen Peraturan : Hubungan Antar Peraturan Mencabut : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 Tentang. Pasal 8 (1) Perencanaan tenaga kerja disusun atas dasar informasi ketenagakerjaan yang antara lain meliputi: a. 3. KETENTUAN PENUTUP. Atas dasar Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 maka telah diundangkan UU No. 3 tahun 2002,keikut sertaan warga negara dalam usaha pembelaan negara diselangarakan melalui beberapa bentuk. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, masih banyak ditemukan permasalahan. P asal it u menget engahkan bahwa upa ya bela Dokumen UU Nomor 2 Tahun 2002 ini mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai aparat pemeliharaan keamanan dalam negeri. NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. go. perencanaan tata ruang kawasan strategis nasional; c. Semoga membantu. Dokumen UU 3/2002 ini mengatur pertahanan negara Republik Indonesia. UU Republik Indonesia No. com. 3 tahun 2002 dituliskan bahwa pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan. 212. (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 3 tahun 2002 dituliskan bahwa pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari. pptx. Ia. 02 tahun 2002 tentangDewan Perwakilan Rakyat Republik IndonesiaUndang-undang (UU) NO. Download Now. ad. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) diubah 3. Abstrak . 16 8. 1. Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyelenggaraan pertahanan Negara sebagaimana yang tercantum dalam UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara adalah : Pasal 6 berbunyi : “Pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman”. 3 Pasal 1 Tahun 2002, pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia , dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Oleh Mahatma Chryshna. 3/2002 tentang Pertahanan Negara. 2, TLN No. (offsite, mirror) 5. UMUM Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup. UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahan Negara. selain itu, diatur juga mengenai tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana. Farhat melakukan permohonan uji materi terhadap UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 87 6. 2016/NO. UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi.